Implementasi Kebijakan Perda Jember No. 7 Tahun 2016 Dan Perbup Jember No. 69 Tahun 2017 Mengenai Pendataan Bagi Penyandang Disabilitas

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengukur keberhasilan  implementasi kebijakan Perda Jember No.7 tahun 2016 dan Perbup Jember No. 69 Tahun 2017mengenai pendataan bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian dilakukan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan organisasi Penyandang Disabilitas Perpenca sebagai representasi dari Penyandang Disabilitas di Jember. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian atas dokumen yang relevan. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik trianggulasi data dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pendataan terhadap Penyandang Disabilitas belum dilakukan secara integratif, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial melakukan pendataan sendiri dengan metode dan indikator yang juga berbeda. Hal ini berdampak pada perbedaan data Penyandang Disabilitas, termasuk perbedaan dalam kategorisasi ragam disabilitasnya. Kedua, implementasi kebijakan Perda No. 7/2016 dan Perbup No.69/2017 belum terlaksana dengan baik. Variabel kepatuhan (compliance) belum terpenuhi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan dilakukan oleh implementator. Variabel kedua lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) tidak berjalan dengan baik karena terbatasnya pemahaman implementator terhadap kebijakan sehingga berdampak pada pelaksanaan pendataan. Variabel ketiga (desired performance in and impact) juga belum terlaksana dengan baik, banyaknya Penyandang Disabilitas yang belum terdata mengindikasikan banyak yang belum menerima manfaat kebijakan, sehingga hasil kebijakan belum sesuai dengan tujuan kebijakan.